MEA 2015: Indonesia Berpeluang Pasok Tenaga Konstruksi Andal

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpeluang menjadi negara pemasok tenaga konstruksi andal dan terampil ke negara lain. Syaratnya harus memiliki sertifikat.

“Kita punya potensi menjadi pemasok tenaga konstruksi terampil, terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Tapi ingat, tenaga konstruksi tersebut harus memiliki sertifikat,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dalam acara lomba dan sarasehan konstruksi di Jakarta, Selasa, (9/9/2014).

Dia menuturkan kini ada 700.000 tenaga konstruksi Indonesia yang bekerja di Malaysia. Selain Indonesia, ada juga Vietnam, Kamboja dan Filipina sebagai pemasok tenaga kerja terbesar di ASEAN, dan negara lainnya.

Saat ini ada 6,9 juta orang tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Dari jumlah tersebut baru 20% yang menjadi tenaga kerja terampil, 4% tenaga ahli, dan sisanya (76%) merupakan tenaga kerja kurang terampil.

“Para pekerja yang sebanyak 76% ini menjadi sasaran pembinaan, sehingga mereka menjadi terampil,” katanya.

Hermanto mengatakan kesiapan menyongsong MEA, salah satunya dibuktikan dengan tenaga konstruksi yang bersertifikat.

Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah dan lembaga pengembangan jasa konstruksi, yang menerbitkan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi.

Pada sarasehan bertema Peluang Tenaga Kerja Indonesia Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean tersebut, Hermanto mengajak seluruh tenaga konstruksi untuk memanfaatkan waktu yang tersisa melakukan uji kompetensi, dan memiliki sertifikasi kompetensi.

Sumber: Bisnis Indonesia, 09/09/2014

Untuk informasi program sertifikasi kompetensi silahkan lihat di program sertifikasi kompetensi.

10 Ways To Be Professional at Work

be ProfessionalBy the Monster Career Coach Canada

We often hear how important it to behave “professionally” in the workplace. If you want to get ahead, be taken seriously, and have your boss think of you as an asset to the team, doing things in a professional way is vital.

But what exactly do employers mean by this term? Surely it’s enough to do your job well and show up on time consistently. Or are there other things expected of you if you want to be viewed as being professional?

Avoid Being Unprofessional

Your employer may not tell you exactly their own view of what being professional means. But we all know from experience how to get labelled as “unprofessional.” By finishing tasks or projects late, for instance. Being unprepared when attending meetings. Spending time gossiping at work.

Other ways to be seen as unprofessional? Treat people with disrespect. Keep them waiting unnecessarily. Steal their thunder by using their ideas without giving them credit. Say one thing then do the complete opposite. Break promises regularly.

10 Ways To Be Professional

Acting like a professional really means doing what it takes to make others think of you as reliable, respectful, and competent. Depending on where you work and the type of job you have, this can take on many different forms.

There are, however, quite a few common traits when it comes to being professional. This includes the following:

1. Competence. You’re good at what you do – and you have the skills and knowledge that enable you to do your job well.

2. Reliability. People can depend on you to show up on time, submit your work when it’s supposed to be ready, etc.

3. Honesty. You tell the truth and are upfront about where things stand.

4. Integrity. You are known for your consistent principles.

5. Respect For Others. Treating all people as if they mattered is part of your approach.

6. Self-Upgrading. Rather than letting your skills or knowledge become outdated, you seek out ways of staying current.

7. Being Positive. No one likes a constant pessimist. Having an upbeat attitude and trying to be a problem-solver makes a big difference.

8. Supporting Others. You share the spotlight with colleagues, take time to show others how to do things properly, and lend an ear when necessary.

9. Staying Work-Focused. Not letting your private life needlessly have an impact on your job, and not spending time at work attending to personal matters.

10. Listening Carefully. People want to be heard, so you give people a chance to explain their ideas properly.

The Professional Advantage

The more you put into practice the 10 points listed above, the better your chances will be to create a positive reputation for yourself. This can ultimately translate into raises and promotions, chances to work on more assignments that you enjoy, less likelihood of being downsized when layoffs are being considered, and the respect of peers and senior management.

You also benefit from feelings of increased self-worth and dignity. Plus you keep yourself marketable for the future. All in all, some very good reasons to as professional as possible.

Source:  http://career-advice.monster.ca/in-the-workplace/starting-a-new-job/10-ways-to-be-professional-at-work-canada/article.aspx

Standardisasi dan Sertifikasi Profesi: Sebuah Tren atau Kebutuhan?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu, sedangkan Oxford Dictionary mendefinisikannya sebagai pekerjaan yang dibayar, terutama pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Adapun standar didefinisikan sebagai ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan dan standardisasi merupakan penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas) dengan pedoman (standar) yang telah ditetapkan.

Mengapa Perlu Standardisasi Profesi?

Igor Ansoff, pakar manajemen strategi, menyatakan, untuk sukses bersaing dalam kondisi lingkungan yang berubah secara turbulen, suatu organisasi harus memiliki kapabilitas atau kemampuan yang fit terhadap turbulensi lingkungan tersebut. Kapabilitas organisasi ditentukan tiga faktor utama, yaitu profil manajer, kompetensi, dan iklim atau budaya organisasi.

Dua hal yang pertama sebetulnya merupakan faktor yang berada di dalam kendali organisasi dan dapat diintervensi untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing organisasi. Pada kenyataannya, pendidikan formal tidak selalu mampu menyediakan sumber daya manusia (termasuk manajer) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Masih banyak lulusan pendidikan tinggi yang dinilai tidak siap pakai sehingga,saat bergabung dengan sebuah organisasi, sumber daya manusia tersebut tidak mampu mendukung peningkatan kapabilitas organisasi.

Hal ini salah satunya terjadi karena perkembangan teknologi kerja tidak diikuti dengan perkembangan kurikulum yang sesuai. Di sisi lain, organisasi pun tidak selalu mampu menetapkan kompetensi seperti apa yang harus dimiliki untuk menduduki posisi atau pekerjaan tertentu.

Karena itu kerap terjadi adanya ketidaksesuaian antara kompetensi riil yang dimiliki karyawan yang ada saat ini dengan kompetensi standar yang menjadi tuntutan pekerjaan atau profesi, yang pada akhirnya berakibat pada tidak tercapainya sasaran kinerja dan lemahnya daya saing organisasi.

Untuk itu diperlukan standardisasi kompetensi. Standardisasi menjadi semakin penting pada era bisnis global, bisnis yang bisa berlangsung antarnegara. Tenaga kerja asing dari berbagai bidang pekerjaan dapat bebas masuk ke Indonesia dan menjalankan praktik usaha. Persaingan tidak lagi terjadi hanya antarindividu atau antarorganisasi dan perusahaan, tetapi sudah antarnegara.

Saat ini, secara nasional daya saing Indonesia, berdasarkan survei human development index (HDI) oleh UNDP pada 2007, menempati urutan ke-107 (dan urutan ke-108 tahun 2006) dari 177 negara yang disurvei, di bawah Vietnam yang baru lebih kurang 15 tahun lepas dari perang dengan Amerika Serikat (AS).Vietnam mampu menduduki urutan ke-105 (tahun 2007), dua poin lebih baik dari posisi Indonesia.

Ini pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah kita. Untuk mengatasi persoalan di atas, standardisasi kompetensi yang dibutuhkan untuk profesi atau pekerjaan tertentu tidak lagi hanya sebuah tren,tapi sudah menjadi suatu keharusan.

Dengan adanya standardisasi profesi, diharapkan akan tercapai the right man with the right competencies untuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab pada pekerjaan atau profesi tertentu sesuai dengan tuntutan organisasi dan lingkungan.

Di negara-negara maju, standardisasi profesi sudah lama dilakukan, misalnya lewat National Vocational Qualification (NVQ) di Inggris atau National Organization for Competency Assurance (NOCA) di AS.

Adapun di Indonesia,berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah telah membentuk BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebuah lembaga independen yang bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.

BNSP merupakan lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Pembentukan BNSP diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan kompetensi atau kapabilitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di pasar kerja global.

Dalam PP No 23/2004 yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri 5 Agustus 2004, diatur ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi kerja dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan atau internasional.

Sementara standar kompetensi kerja nasional Indonesia merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Beberapa contoh standardisasi dan sertifikasi profesi yang sudah ada sejak lama adalah chartered financial planner (CFP), chartered pilot licence (CPL), certified economic developer (CEcD), dan chartered member of institute of logistic and transport (CMLIT).

Untuk memenangi persaingan lokal maupun global,secara agresif dan intensif beberapa organisasi menanamkan investasi dalam bentuk program pengembangan kompetensi karyawan dengan tujuan meningkatkan daya saing.

Dalam 10 tahun terakhir, sudah ada perusahaan yang menggunakan jasa konsultan (lokal maupun asing) untuk membangun standar kompetensi serta melakukan sertifikasi seperti yang dilakukan sebuah bank swasta nasional untuk posisi senior teller yang ada di perusahaannya.

Secara individu, saat ini pelatihan- pelatihan sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan di institusi pelatihan lokal maupun internasional semakin banyak diikuti oleh mereka yang ingin meningkatkan nilai jual dirinya. Contohnya kelas pelatihan sertifikasi pengadaan dan accredited competency professional yang diselenggarakan sebuah institusi pendidikan yang berlokasi di Jakarta Pusat.

Kelas itu tidak pernah sepi dari peserta, sebagian besar mengikuti pelatihan atas biaya pribadi. Padahal, biaya pelatihan yang dibebankan kepada peserta relatif tinggi, lebih dari Rp10 juta per program. Terlihat bahwa secara individu, kesadaran sumber daya manusia Indonesia untuk meningkatkan daya saing sudah semakin tinggi.

Semakin disadari bahwa ijazah yang diperoleh dari pendidikan formal saja tidak cukup, tetapi akan lebih bernilai lagi bila memiliki sertifikasi (yang berarti pengakuan) untuk profesi tertentu. Masalahnya sekarang perlu dikaji lebih lanjut, apakah lembaga pelatihan dan sertifikasi kompetensi tersebut dapat diandalkan?

Dikarenakan ruang lingkup kompetensi kerja sangat luas dan tersebar di berbagai sektor, BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Perlu dilakukan pengecekan, apakah lembaga pelatihan dan sertifikasi kompetensi tersebut merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

Bila tidak, perlu dilihat dengan siapa lembaga tersebut berafiliasi karena ada juga lembaga lokal yang bekerja sama dengan lembaga asing sejenis BNSP dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi tersebut.

Mengapa hal ini menjadi penting? Hal itu agar sertifikasi yang diperoleh tidak hanya menjadi selembar kertas tak berarti, tetapi memenuhi legalitas dan diakui secara publik.

*Sumber: Eva Hotnaidah Saragih – Harian Seputar Indonesia, 7 Maret 2009

Program terkait: Certification Program

Membangun Manajemen Risiko Perpajakan

KASUS pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi antiklimaks bagi kampanye ”Ayo. . . Ngisi SPT Tahunan PPh”. Kasus itu sesungguhnya merupakan sebuah risiko.

Selama ini manajemen risiko lebih dikenal dalam industri perbankan. Apakah perpajakan nasional belum menerapkan manajemen risiko? Kalau belum, kini saatnya yang tepat untuk melakukannya. Apa manfaat manajemen risiko? Dengan Surat Edaran No BI No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa bank nasional harus menerapkan manajemen risiko terhitung yang wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikemukakan dalam action plan atau paling lambat 31 Desember 2004. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko perbankan nasional.

Manfaat

Manajemen risiko sebenarnya dapat pula diterapkan di berbagai bidang termasuk perpajakan. Manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal yaitu menekan risiko yang meliputi aneka manfaat yakni Pertama, mampu memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, serta lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko.

Kedua, mampu menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan review-nya. Ketiga, mampu menghitung dan mengukur besarnya risk exposure. Keempat, mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko dengan lebih tepat. Kelima, mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan. Keenam, mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung. Dan Ketujuh, mampu menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar.

Dari tujuh manfaat itu, hanya manfaat kelima, yakni “mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan”, yang tidak sesuai. Dengan bahasa lebih terang, enam manfaat lainnya sangat relevan untuk diterapkan. Dalam perpajakan nasional, risiko operasional (operational risk) paling relevan untuk diterapkan dibandingkan dengan risiko pasar (market risk), risiko kredit (credit risk), dan risiko likuiditas (liquidity risk). Lalu, apa itu risiko operasional? Michel Crouhy dan Galai & Robert Mark (2000) mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang berkaitan dengan operasional bisnis. Risiko ini meliputi dua komponen risiko.

Pertama, risiko kegagalan operasional (operational failure risk) atau risiko intern terdiri dari risiko yang bersumber dari sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Kedua, risiko strategi operasional (operational strategic risk) atau risiko ekstern yang berasal dari faktor-faktor antara lain politik, pajak, regulasi, pemerintah, masyarakat, kompetisi. Yang jadi pertanyaan, risiko operasional apa saja yang dihadapi perpajakan nasional? Ada beberapa risiko yang dihadapi, seperti risiko karyawan (people risk). Konkretnya, persis seperti kasus pajak yang diduga melibatkan Gayus Halomoan Tambunan.

Salah satu potensi risiko adalah pada sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Hal itu diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 pasal 1). Dalam hal ini, dituntut karyawan yang bukan hanya ahli dalam bidangnya tetapi juga berintegritas tinggi. Mengapa? Karena, di sana tersimpan berlaksa godaan yang bisa timbul dari wajib pajak dan/atau pejabat pajak. Kemudian, risiko reputasi. Apa itu risiko reputasi?

Risiko reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan publikasi atau persepsi negatif terkait dengan aktivitas bisnis. Risiko tersebut tidak terkait langsung dengan kerugian finansial. Tetapi, lebih sulit diselesaikan dan makan waktu lama. Tanpa disadari, Ditjen Pajak kini sedang menderita risiko reputasi yang berawal dari risiko operasional, berupa main mata beberapa karyawannya. Risiko reputasi juga dapat berbentuk keengganan wajib pajak untuk mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT). Hal itu merupakan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat luas terhadap kinerja instansi tersebut. Sejatinya, Ditjen Pajak sudah menyadarinya dengan slogannya, ”Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”.

Alternatif Solusi

Agar potensi risiko bisa ditekan, maka sudah saatnya menerapkan manajemen risiko. Ditawar lagi, karena perpajakan nasional wajib menerapkan manajemen risiko untuk menekan potensi risiko sedemikian rendah. Bukan hanya mereka yang berhadapan langsung dengan wajib pajak yang harus memiliki kesadaran risiko untuk menuju budaya risiko. Namun, dari manajemen puncak hingga karyawan terendah.

Upaya kedua adalah revitalisasi budaya kerja. Sudah sepatutnya perpajakan nasional melakukan revitalisasi budaya kerja. Menurut Kamal Fatehi dalam International Management (1996), budaya kerja dapat dideteksi dari tiga level. Pertama, perilaku dan perwujudan yang jelas seperti artifak dan literatur seperti pakaian seragam. Kedua, tata nilai yang harus dijalankan seperti promosi dari dalam. Ketiga, asumsi dasar dan caracara yang benar untuk mengatasi lingkungan misalnya pilihan dan strategi dalam menghadapi persaingan. Intinya, revitalisasi budaya kerja bertujuan mengangkat dan mempertajam profesionalisme, tingkat kepercayaan publik, pelaksanaan tata perilaku (code of conduct), dan kompetensi. Budaya kerja juga memperkuat pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/ GCG).

Aroma wangi budaya kerja antara lain tampak pada perilaku karyawan dan pimpinan dalam menjalankan organisasinya. Alhasil, wajib pajak akan senang hati melunasi pajaknya. Dan tax ratio yang mencapai 13,8% pada 2009 terhadap produk domestik bruto (PDB) bakal terus meningkat. (*)

PAUL SUTARYONO
Pengamat Perbankan

<sumber berita>  <Info terkait: Manajemen Risiko Perpajakan >

Top 10 Signs Your Procedures Are Too Complex by Chris Anderson-BizManuals

There are many reasons why procedures become too complex. Many revolve around “too much”, “too many”, or “Idon’t know what you’re talking about.” Reducing the complexity of your procedure is simple. Keep it simple [1].
Less is more. Don’t go into long explanations, use industry- or profession-specific terminology, or try to dispense too much information. Remember — complexity is one of the enemies of consistency and quality. Keep it simple.

How do you know if your procedures are too complex?

Here are the top ten signs: Read more Top 10 Signs Your Procedures Are Too Complex

Strategy Pemberantasan Fraud

Strategy Pemberantasan Fraud

(dikutip dari materi pelatihan Fraud Auditing: Prevention, Detection, Investigation)

  1. Syarat Utama : Komitmen Tone At The Top dan Komitment Semua Pihak
  2. Pendekatan Perumusan Strategy : Preventif, Detektif, Represif
  3. Entry Point :
    •    Strategy yg Disosialisasikan ke Perusahaan
    •    Revitalisasi Fungsi Internal Audit
    •    Empowerment Komite Audit, Komisaris
    •    Law Enforcement, Shock Therapy
    •    Meneliti Root Cause Fraud yg Terus Menerus
    •    Kode Etik Dikembangkan
    •    Penyempurnaan Management
    •    Peningkatan Salary Benefit
    •    Laporan Akuntabilitas Per Unit
    •    Implementasi Internal Control Coso
    •    Peningkatan Customer Satisfaction Guarantees
    •    Buka Kotak Pengaduan yg Well Controlled
  4. Peningkatan Kecerdasan Otak, Hati (Rasa Malu), Spiritual & Emosi
  5. Ingat Mati & Martabat Keluarga —> Tooobaaattttttt

Article source: LPAI Indonesia